Penantian panjang reformasi Polri
No. Panggil : | 363.2 |
Nama Orang : | Muradi |
Subjek : | |
Penerbitan : | Yogyakarta : Tiara Wacana, 2009 |
Bahasa : | Indonesia |
ISBN : | 978-979-1262-35-4 |
Edisi : | Cet. 1 |
Catatan Umum : | |
Catatan Bibliografi : | |
Catatan Seri : | |
Sumber : | |
Lembaga Pemilik : | Perpustakaan STIK |
Lokasi : | Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
363.2 | 15613-09 | TERSEDIA |
363.2 | 16232-09 | TERSEDIA |
363.2 | 16842-09 | TERSEDIA |
363.2 | 17089-10 | TERSEDIA |
363.2 | 17091-10 | TERSEDIA |
363.2 | 17082-10 | TERSEDIA |
363.2 | 17076-10 | TERSEDIA |
363.2 | 17119-10 | TERSEDIA |
363.2 | 01-14-001788 | TERSEDIA |
363.2 | 01-14-001791 | TERSEDIA |
363.2 | 01-14-001789 | TERSEDIA |
363.2 | 01-14-001790 | TERSEDIA |
363.2 | 01-14-001787 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 8360 |
Semangat polisi sipil sesungguhnya sejak awal telah menjadi brand image lembaga kepolisian Indonesia tatkala didirikan pada 1 Juli 1946. Namun, baru pada tahun 2002 semangat itu bisa terlembagakan, setidaknya secara legal. melalui Undang-undang tentang kepolisian negara republik Indonesia (UU No. 2/2002), eksistensi dan peran Polri dikonstruksikan sebagai manifestasi dari tugas-tugas keamanan domestik melalui pencekatan polisi sipil.
Tuntutan atas pearn fungsi polri ini ternayata berjalan beriringan dengan tuntutan atas peneguhan prinsip-prinsip demokrasi. yakni menegakkan hukum dan menghormati hak-hak sipil serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Disisi yang lain kebutuhan dan eksistensi polisi sipil tersebut harus berlangsung diatas derasnya arus demokratisasi, Dala konteks ini perpolisian demokratis yang hendak dibangun seperti belum memiliki model yang jelas lantaran karakter demokratis didalam masyarakat juga sedang berjalan, Agenda Reformasi Polisi pada akhirnya harus berjalan dengan sejumlah dilema dan persoalan pada kedua sisi tersebut. Melalui buku ini dikupas lembaran-lembaran persoalan yang menyelimuti reformasi polisi, baik yang menyangkut aspek-aspek legal format(Struktural) instrumental mauum kultural.
Tuntutan atas pearn fungsi polri ini ternayata berjalan beriringan dengan tuntutan atas peneguhan prinsip-prinsip demokrasi. yakni menegakkan hukum dan menghormati hak-hak sipil serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Disisi yang lain kebutuhan dan eksistensi polisi sipil tersebut harus berlangsung diatas derasnya arus demokratisasi, Dala konteks ini perpolisian demokratis yang hendak dibangun seperti belum memiliki model yang jelas lantaran karakter demokratis didalam masyarakat juga sedang berjalan, Agenda Reformasi Polisi pada akhirnya harus berjalan dengan sejumlah dilema dan persoalan pada kedua sisi tersebut. Melalui buku ini dikupas lembaran-lembaran persoalan yang menyelimuti reformasi polisi, baik yang menyangkut aspek-aspek legal format(Struktural) instrumental mauum kultural.
:: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
LONTAR 4 :: Library Automation and Digital Archive