Penegakan Hukum Humaniter Internasional menurut mekanisme nasional dan intenasional.
| Nama Orang : | Rooseno |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM, 2015 |
| Bahasa : | |
| ISSN : | none |
| Catatan Umum : | Majalah Hukum Nasional No. 2 tahun 2015 |
| Sumber Data : | |
| Volume : | none |
| Lembaga Pemilik : | Perpustakaan STIK-PTIK |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| Mhn2-15-011 | TERSEDIA |
Mhn2-15-011.pdf :: UnduhCatatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 53644 |
Hukum Humaniter Internasional (International Humabitarian Law) merupakan pengembangan dari hukum International yang menitikberatkan pada upaya pengaturan hukum mengenai (i) tata cara perang (conduct of war); (ii) upaya perlindungan hukum terhadap korban pertikaian bersenjata (victims of armed conflict); serta (iii) peranan Palang Merah Internasional atau ICRC (Interantional Comittee of the Red Cross) dalam melakukan tugas kemanusiaan, termasuk juga peranan Palang Merah Indonesia, dan (iv) peranan pengadilan pidana internasional. Untuk itu tulisan ini menyajikan tentang: (i) hukum humaniter; (ii) konvensi dan protokol terkait hukum humaniter, (iii) jenis konflik yang diatur dalam hukum humaniter, (iv) peranan Palang Merah Indonesia atai ICRC maupun Palang Merah Indonesia atau PMI, dan (v) penegakan hukum: Statuta Roma tentang pengadilan pidana internasional.
:: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
LONTAR 4 :: Library Automation and Digital Archive