Buku :: Kembali ::

Hukum penerimaan negara bukan pajak

No. Panggil : 339.3
Nama Orang : Muhammad Djafar
Subjek :
  1. PENGHASILAN-NEGARA
Penerbitan : Jakarta : Rajawali Pers, 2008
Bahasa : Indonesia
ISBN : [978-979-769-212-4]
Edisi : Ed. 1, Cet. 1
Catatan Umum :
Catatan Bibliografi :
Catatan Seri :
Sumber :
Lembaga Pemilik : Perpustakaan STIK
Lokasi : Lantai 2
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
339.3 01-10-04538 TERSEDIA
Shelf
Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 4868
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai salah satu unsur pendapatan negara dlam APBN merupakan aspek yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan negara di luar sektor pajak. Terbukti dari laporan direktorat Jenderal Anggaran Departemen keuangan, penerimaan PNBP pada APBN tahun 2005-2007 tercatat pada kisaran Rp. 200 triliun. Namun sayang, pengelolaan PNBP ini dinilai banyak pihak belum maksimal. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan PNBP, antara lain dana PNBP yang dipungut kementerian/lembaga tidak dikelola secara benar. Selain itu, penggunaannya dinilai tidak jelas. Hal itu dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja belanja negara. Atas dasar itulah, maka pengelolaan PNBP harus dikembalikan pada norma hukum yang berlaku.
:: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
LONTAR 4 :: Library Automation and Digital Archive