Skripsi STIK-PTIK :: Kembali ::

Penegakan hukum terhadap illegal logging di wilayah Polres Aceh Besar / Tri Hadiyanto ; penguji, Karyoso ; pembimbing, Ida Bagus N.A.

Nama Orang : Tri Hadiyanto
Nama Orang Tambahan :
Penerbitan : Jakarta : PTIK, 2007
Bahasa : ind
Deksipsi Fisik : v, 84 p : ill. , 30 cm
Catatan Umum :
Lembaga Pemilik : Perpustakaan STIK
Lokasi :
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
46-07-047 TERSEDIA
Shelf
 46-07-047.pdf :: Unduh

LOGIN required

Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 29986
Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah karena banyaknya ditemui kasus illegal logging di negara kita. Kegiatan melanggar hukum ini banyak dilakukan oleh masyarakat kecil, yang sehari-harinya selalu terhimpit dengan masalah perekonomian. Menebang pohon secara liar atau ilegal telah menjadi pilihan bagi masyarakat tersebut untuk menjawab segala persoalan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Mereka tidak berpikir resiko yang mungkin akan terjadi, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dan lingkungan hidup sekitamya.

Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh darussalam merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi alam berupa hutan. Masalah illegal logging juga mengiringi keberadaan potensi hutan tersebut. Permasalahan ini membuat Polres Aceh Besar melakukan upaya penegakan hukum terhadap illegal logging yang terjadi di wilayah hukumnya. Upaya penegakan hukum menjadi sangat dilematis mengingat yang dihadapi adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemilik modal yang menggunakan masyarakat dengan latar belakang ekonomi. Bagaimana proses terjadinya illegal logging di wilayah Aceh Besar, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi illegal logging, menjadi permasalahan pertama dalam penelitian ini. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oieh Polres Aceh Besar, menjadi permasalahan kedua dalam penelitian ini. Kemudian dalam menjalankan upaya tersebut, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Apa saja faktor-faktor tersebut, menjadi permasalahan ketiga dalam penelitian ini.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode yang dipakai adalah dekriptif analisis. Melalui pendekatan dan metode ini akan dapat digambarkan bahwa dalam lingkup yang kecil, yakni lingkup Kabupaten Aceh Besar, terdapat permasalahan illegal logging. Polres Aceh Besar pun harus menghadapi permasalahan masyarakat dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Di sinilah akan terlihat bagaimana upaya yang dilakukan yang dilakukan oleh Polres Aceh Besar dalam rangka penegakkan hukum illegal logging di wilayahnya.

Hasil penelitian memberikan data dan infonnasi tentang kondisi illegal logging yang terjadi di wilayah Aceh Besar. Upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polres Aceh Besar berupa pencegahan terjadinya illegal logging dan penindakan kasus illegal logging, dengan maksud upaya penegakkan hukuni dapat efektif untuk menanggulangi terjadinya illegal logging. Hasil analisa juga memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah illegal logging tersebut.

Kesimpulan dari pembahasan penelitian ini diperoleh jawaban tentang permasalahan penelitian. Proses terjadinya illegal logging disebabkan adanya otonomi daerah yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih perizinan untuk mengelola hutan, masyarakat yang tidak mengerti tentang peraturan tentang illegal logging, lokasi tempat terjadinya illegal logging yang jauh dari pengawasan aparat yang berwenang dan pengusaha yang menyalahi izin yang dimilikinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi illegal logging di Aceh Besar adalah karena factor ekonomi seperti kurangnya lapangan kerja, dan banyak permintaan kayu pasca tsunami.

Upaya penegakan hukum oleh Polres Aceh Besar dilakukan dengan upaya preemtif, preventif dan represif. Polres Aceh Besar melakukan upaya pencegahan dengan melakukan penyuluhan, patroli dan informasi dari intelejen. Polres Aceh Besar melakukan upaya penindakan dengan melakukan operasi rutin dan operasi khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum di wilayah Aceh Besar yaitu faktor peraturan hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor perbedaan persepsi antara aparat pengak hukum. Keempat faktor tersebut menyebabkan penegakan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal di Aceh Besar.
:: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
LONTAR 4 :: Library Automation and Digital Archive