Buku :: Kembali ::

Telaah kritis teori negara hukum konstitusi dan demokrasi dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 / Nukthoh Arfawie Kurde

No. Panggil : 340
Nama Orang : Nukthoh Arfawie Kurde
Subjek :
  1. HUKUM
Penerbitan : Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
Bahasa : Indonesia
ISBN : 979-3721-88-X
Edisi :
Catatan Umum :
Catatan Bibliografi :
Catatan Seri :
Sumber : Dhani Catra N/52
Lembaga Pemilik : Perpustakaan STIK
Lokasi : Lantai 2
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
340 01-10-7564 TERSEDIA
340 01-10-7080 TERSEDIA
Shelf

LOGIN required

Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20050
Teori negara hukum yang bertumpu pada Konstitusi dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah itu diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.
Teori demokrasi berarti konsep tentang rakyat atau warga masyarakat dalam suatu negara, rakyat merupakan sentral dan sumber kekuasaan karena pada hakikatnya rakyat adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi, yakni kedaulatan, sedangkan demokrasi hanyalah bentukan pengejewantahan dari kedaulatan itu.
Sedangakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai konsep, ia tumbuh dab berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan negara demokrasi, dan sebagai salah satu sendi negara yang demokratis, maka desentralisasi dan otonomi daerah merupakan pilihan yang tepat dalam menjawab berbagai masalah yang timbul dan dihadapi oleh negara dan bangsa, kini dan dimasa yang akan datang. Adanya desentralisasi dan otonomi daerah dengan sendirinya ada pembatasan kekuasaan seperti yang dituntut di dalam negara hukum dan penganut konstitusional.
:: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
LONTAR 4 :: Library Automation and Digital Archive