Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap pemerintahan daerah berlomba-lomba mencari satu sistem pengelolaan pemerintahan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat yang ada. Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal secara luas dengan serta merta membuka ruang partisipasi masyarakat.