Dalam rangka meningkatkan penanggulangan pemalsuan BPKB di Kabupaten Bogor perlu kebijakan-kebijakan dari Sat Lantas yang dapat mendorong kinerja melalui tindakan preventif maupun represif kepolisian. Dengan adanya kebijakan dari Kasat Lantas maupun Kapolres, maka akan mampu menekan angka pemalsuan BPKB sehingga akan meningkatkan kinerja Sat Lantas Pokes Bogor secara keseluruhan khususnya unit Regident. Terkait dengan hal tersebut, maka penulis berusaha mengetahui kinerja operasional Sat Lantas dalam menanggulangi BPKB palsu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi (intern dan ekstern) dan upaya peningkatan kinerja oleh Sat Lantas dalam penanggulangan BPKB palsu. Kepustakaan konseptual yang digunakan untuk menunjang pembahasan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan teori kinerja (Satjipo Rahardjo) sebagai pisau analisis, teori manajemen (GR. Terry), manajemen kinerja (Ruky), teori budaya, teori motivasi dan konsep-konsep yang mendukung terhadap penulisan skripsi ini. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan penelitian dokumen. Teknik analisis data melalui kasifikasi data, reduksi data, interprestasi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pemalsuan BPKB di Kabupaten Bogor yaitu surat-surat dokumennya palsu tetapi BPKBnya asli dan buku BPKBnya yang palsu. Dalam kinerja operasional penanggulangan BPKB palsu oleh Sat Lantas Pokes Bogor masih ditemukan kendala antara lain jumlah personil tidak sesuai dengan DSPP, sebagian kecil personil yang sudah mengikuti pendidikan kejuruan baik dasar maupun lanjutan. Sarana dan prasarana seperti ruang Baur BPKB yang sempit dan kurang nyaman, ruang pengarsifan gudang BPKB yang semakin menyempit dikarenakan dokumen yang seiaiu bertambah dari tahun ketahun, terbatasnya alat sinar ultraviolet untuk mendeteksi BPKB palsu dan masih banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan BPKB palsu dan asli, enggan melaporkan kehilangan BPKB kepada Baur BPKB dan kepengurusan masih banyak diserahkan kepada biro jasa. Kendala-kendala tersebut di eliminir dengan keterpaduan tugas antar unit maupun kebijakan-kebijakan dari Sat Lantas yang secara langsung dapat meningkatkan pengetahuan dan kinerja anggota dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dalam skripsi ini disarankan bahwa agar ditambah alat ultraviolet dan gudang penyimpanan arsip BPKB yang setiap tahunnya bertambah. Komputerisasi data BPKB yang online dengan Samsat Polda serta memberikan saran kepada Pemda dalam penertiban keabsahan KTP agar diimplementasikan dalam UU kependudukan dan koordinasi dengan Sat Reskrim bila ditemukan BPKB palsu.