Latar belakang permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa praktik penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK) masih ditemukan adanya penyimpangan baik secara prosedural ataupun terhadap pemohon yang dilakukan oleh petugas pelayan. Hal ini ditandai dengan beragan keluhan masyarakat yang disampaikan langsung maupun melalui media massa akan kelemahan terhadap penerbitan SKCK. Direktorat Intelkan Polda Metro Jaya sebagai satuan yang berhadapan langsung dengan masyarakat ibukota dalam hal pelayanan penerbitan SKCK hendaknya dapat menjadi barometer pelayanan Polri secara Nasional. Dalam penulisan skripsi ini menggambarkan bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi selama proses pelayanan penerbitan SKCK tersebut serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga masih terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, opendekatan ini digunakan dengan harapan penulis dapat memberikan keutuhan makna dan pengertian terhadap fenomena yang sedang diteliti. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode survey dimana metode ini dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, pengamatan dan telaah dokumen. Dari hasail penelitian ditemukan adanya penyimpangan dalam pelayanan penerbitan SKCK yang dilakukan oleh Dit Intelkam Polda Metro Jaya dikarenakan berbagai faktor seperti, tidak adanya anggaran, sarana dan prasarana yang minim dan ketentuan perundang-undangan atau petunjuk lainnya yang tidak jelas ,pendidikan personel yang minim serta kebutuhan dari pemohon yang mendesak. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka mengurangi dilakukannya penyimpangan maka hendaknya dibuatkan ketentuan yang jelas terhadap prosedur pelayanan SKCK dengan tetap memperhatikan sarana dan pembinaan terhadap personel pelayanan SKCK.