Penanganan bencana banjir yang dilakukan oleh Detasemen D Satuan I Gegana Brimon Polri merupakan salah satu bentuk pelayanan Polri, dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat saat terjadinya bencana banjir. Salah satu wilayah yang rawan banjir adalah DKI Jakarta. Padatnya pemukiman penduduk, system pengaturan dan saluran air yang buruk, serta tingginya curah hujan mengakibatkan terjadinya banjir di DKI Jakarta. Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya sejumlah dampak negatif, diantaranya rumah yang terendam, warga yang terjebat banjir dan tindak kriminal (seperti penjarahan, pencurian dan lain sebagainya). Disini penulis tertarik melakukan penelitian di Mako Brimob Jakarta dari tanggal 20 Oktober sampai dengan tanggal 16 November 2008. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Teori Manajemen Operasional Rutin, Teori Pengambilan Keputusan, Teori SWOT, Konsep Pelayanan, Konsep Partisipasi dan Konsep SAR dan Brimob Polri. Sedangkan pendekatan penelitian adalah secara kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen nantinya akan dianalisis dengan sajian data. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Penanganan bencana banjir dilakukan oleh Detasemen D Satuan I Gegana Brimob Polri dengan bebagai tahapan, mencakup tahap menyadari (awareness stage), tahap tindal awal ( initial action stage), tahap perencanaan (planning stage), tahap operasi (operation stage), dan tahap akhir penugasan (mission conclusion stage). Kegiatan pelayanan penanganan bencana banjir yang dilakukan oleh personil Detasemen D Satuan I Gegana Brimon Polri secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, dimana disini petugas mampu mengevakuasi korban banjir dan memberikan pengamanan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun pelayanan yang dilaksanakan menjadi terganggu, akibat keterbasan sarana dan prasarana, yang dimiliki, anggaran operasional yang minim serta tidak adanya dukungan dari warga. Secara internal faktor yang mendukung adalah adanya motivasi yang tinggi dari personil, dan pengalaman yang dimiliki oleh anggota. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana , banyaknya anggota yang mengikuti penugasan lain, masih tidak terprogramnya kegiatan pendidikan dan pelatihan dan keterbatasan kemampuan personil. Secara ekternal faktor yang mendukung adalah adanya koordinasi terpadu bersama Basarnas maupun Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan komunikasi harmonis dengan sejumlah masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kondisi geografis DKI Jakarta yang rawan terhadap bencana banjir, luasnya wilayah di DKI Jakarta yang terkena bencana banjir sehingga tidak sebanding dengan jumlah personil, dan sikap masyarakat yang tidak mau dievakuasi.