Polmas adalah kebijakan dan strategi Polri dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian yang menekankan pada terbentuknya jalinan kemitraan yang setara antara polisi dan masyarakat dalam upaya penegakkan hukum serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat secara sadar dan sukarela untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi polmas, penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Polsek Metropolitan Koja tentang pemberdayaan FKPM dalam mengatasi gangguan Kamtibmas di Pasar Permai Jakarta Utara.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan polmas di Polsek Metropolitan Koja dan bagaimana pemberdayaan FKPM dalam mengatasi gangguan kamtibmas di Pasar Permai serta faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan FKPM dalam mengatasi gangguan kamtibmas di Pasar Permai. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam, pengamatan/observasi, serta telaah dokumen.

Penerapan polmas oleh Polsek Metropolitan Koja dilakukan dengan pembentukkan polisi-polisi RW yang pelaksanaannya belum optimal karena terdapat ketumpangtindihan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pemberdayaan FKPM dalam mengatasi gangguan di Pasar Permai sudah berjalan baik dengan adanya partisipasi aktif dari semua komponen yang ada di pasar tersebut yang terdiri dari pengelola pasar, keamanan pasar, pedagang dan pembeli sebagai warga masyarakat pasar, serta FKPM dan jugs aparat kepolisian. Faktor internal yang mempengaruhi pemberdayaan FKPM dalam mengatasi gangguan kamtibmas di Pasar Permai adalah jumlah dan kualitas SDM Polri, serta sarana pendukung lainnya. Sedangkan faktor eksternal adalah adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk turut serta bergabung dengan FKPM secara sukarela dan adanya keterlibatan anggota FKPM secara langsung dalam perangkat keamanan pasar. Faktor eksternal lainya yaitu citra Polri di mata masyarakat, respon masyarakat yang masih kurang terhadap kinerja Polri, serta belum adanya dukungan nyata dari pemerintah daerah.