Penulisan Skripsi ini mengangkat masalah Koordinasi Penyidik Satuan Reskrim Polres Jembrana Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Kabupaten Jembrana Dalam Menangani Tindak Pidana Illegal Logging. Pentingnya penelitian ini dilakukan dilatarbelakangi oleh kondisi hutan di kawasan Bali Barat Kabupaten Jembrana dan pelaksanaann penangana nnya sudah dillaksanakan secara terkoordinasi antar instansi terkait tetapi usaha tersebut belum dapat mengamankan hutan dan berbagai gangguan. Kegiatan illegal logging di Jembrana dilakukan oleh masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan, dengan cara menebang, mengangkut dan merabas kayu yang ada di kawasan hutan dan memanfaatkan lahannya untuk berkebun tanpa memperhatikan aspek ekologi (lingkungan).

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi Penyidik Satuan Reskrim Polres Jembrana dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Kabupaten Jembrana dalam menangani tindak pidana illegal logging dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap pelaksanaan koordinasi dalam menangani kasus illegal logging. Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi faktual di lapangan untuk dapat melakukan kajian yang mendalam melalui proses penelitian agar didapat suatu informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi terhadap pemecahan persoalan-persoalan yang kaitannya dengan pelaksanaan koordinasi dalam menangani kegiatan illegal logging. Sedangkan metode yang digunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang dijadikan obyek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik obsevasi, wawancara dan telaah dokumen.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa modus operandi kegiatan illegal logging dilakukan oleh masyarakat yang hidup disekitar hutan dengan cara menebang, mengangkut dan merabas kayu yang ada di kawasan hutan Bali Barat Kabupaten Jembrana. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat karena desakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan kondisi sosial ekonomi yang masih dibawah garis kemiskinan, sementara mereka tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup seperti yang disampaikan dalam teori strain dari Robert K. Merton. Sedangkan pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan oleh Penyidik Sat Reskrim dengan PPNS Dinas Kehutanan sudah berjalan namun belum sesuai dengan mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Juknis Kepolisian No. Pol.: Juknis/l6/VII/1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Koordinasi yang dilakukan hanya sebatas kebutuhan saja, belum dibuat pengorganisasian yang baik sebagaimana dijelaskan dalam teori manajeman dan Henry Fayol. Hal ini terjadi karena imlementasi mekanisme koordinasi belum dijabarkan oleh instansi yang melakukan koordinasi.

Dari hasil penelitian ini diambil kesimpulan bahwa kegiatan illegal logging di kawasan hutan Bali Barat Kabupaten Jembrana dilakukan oleh masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan dengan memanfaatkan lahannya untuk berkebun. Koordinasi antara Sat Reskrim Polres Jembrana dengan PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Jembrana sudah berjalan namun belum sesuai dengan mekanisme yang ada dalam ketentuan. Dalam melaksanakan koordinasi terdapat faktor penghambatt seperti keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, belum terwujudnya komitmen dari instansi yang berkompeten, belum adanya kerjasama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dan perencanaan yang baik. Saran yang dapat direkomendasikan dalam penulisan ini adalah mensosialisasikan kembali peraturan perundang-undangan kehutanan, meningkatkan koordinasi dengan instansi yang berkompeten dan memberdayakan serta meningkatkan kemampuan SDM yang ada.