Bencana gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah Provinsi NAD membawa dampak yang cukup besar, baik kerusakan fisik maupun kerusakan alam sekitamya. Untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak dan hancur akibat bencana tersebut dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi rumah-rumah penduduk serta berbagai fasilitas umum lainnya. Karena tidak seimbangnya ketersediaan dan permintaan kebutuhan penggunaan kayu inilah menjadikan salah satu penyebab maraknya praktik illegal logging di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian yaitu Peranan Polres Aceh Barat Dalam Menanggulangi Praktik illegal logging Di Kabupaten Aceh Barat dengan permasalahan penelitian adalah bagaimana peranan Polres Aceh Barat menanggulangi praktik illegal logging pasca tsunami, bagaimana bentuk-bentuk praktik illegal logging dan faktor apa saja yang menyebabkan praktik illegal logging dan kendala yang dihadapi dalam menanggulangi praktik illegal logging.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah field research. Sumber informasi yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan pemeriksaan dokumen. Teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah Teori Peranan, Teori Pilihan Rasional, Teori Hierarki Kebutuhan, Teori Motivasi Higiene, Teori Penegakan Hukum, dan Manajemen Operasional Polri.

Peranan Polres Aceh Barat adalah mengedepankan penegakan hukum yang diiaksanakan melalui upaya preemtif, preventif dan represif yang tergelar selama pelaksanaan operasi rutin dan operasi khusus kepolisian, Bentuk-bentuk praktik illegal logging yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu: 1) Menebang piton di dalam kawasan hutan hutan tanpa izin, 2) Menyimpan, membeli atau menjual, memiliki kayu, menerima tukar hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan tanpa disertai dokumen dan, 3) Mengangkut kayu hasil hutan tanpa disertai SKSHH. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik illegal logging di Kabupaten Aceh Barat pasca tsunami yaitu:l) Ketidakseimbangan antara ketersediaan kayu dan permintaan kebutuhan penggunaan kayu yang diperuntukkan bagi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, 2) Kondisi perekonomian masyarakat sekitar hutan yang lemah, 3) Faktor mencari keuntungan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik illegal logging dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Penulis menyarankan agar: I)Disarankan kepada BRR dan NGO untuk lebih mengoptimalkan penggunaan bahan alternatif pengganti kayu, 2) Disarankan kepada Polres Aceh Barat melakukan sosialisasi terhadap isi UU No 41 Tahun I999 dan Keputusan Gubemur No 22 tahun 2002, 3) Disarankan kepada Dinas Kehutanan Aceh Barat untuk memperbaiki birokrasi pengurusan SKSHH, melakukan penambahan personal dan perlunya PPNS Kehutanan, 4) Disarankan kepada Pemda Aceh Barat untuk membantu Polres Aceh Barat dalam hal keterbatasan dana memperkuat kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan memberikan lapangan pekerjaan yang berbasis pada pengolahan hutan.